Indonesia-OECD Tuntaskan Survei Ekonomi

Nama : Susi Susilowati
NPM : 26210760
Kelas: 2EB20

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD, Angel Gurria, meluncurkan laporan Review Kebiajakan Investasi Indonesia dan Laporan Survei Ekonomi 2010.
Laporan ini antara lain menghendaki adanya peningkatan upaya penegakan kepastian hukum dan kebijakan investasi, serta usaha mengurangi hambatan bagi investasi asing ke Indonesia.
Peluncuran kedua laporan ini dilakukan di Jakarta, Senin (1/11/2010), yang juga disertai penandatanganan nota kesepahaman serta enam buku laporan survei dan review tersebut oleh Agus Martowardojo dengan Angel Gurria.
"Ini adalah survei yang pertama dilakukan atas dua hal pada saat yang sama dilakukan di satu negara. Ini melanjutkan kerja sama yang sudah dilakukan sejak lama dengan OECD," ujar Gurria.
Review ini mencakup delapan area kebijakan yang di-review, yakni pertama, tren kebijakan investasi dan investasi asing di Indonesia. Kedua, kebijakan investasi. Ketiga, promosi dan fasilitas investasi. Keempat, kebijakan kompetisi. Kelima, perkembangan infrastruktur.
Keenam, perkembangan sektor keuangan. Ketujuh, tata kelola sektor publik. Delapan, aspek lain dari kerangka kebijakan untuk investasi (kebijakan perpajakan, kebijakan perdagangan, tata kelola perusahaan, dan aturan tentang tanggung jawab perusahaan).
"Meski banyak yang akan menjadi area kebijakan, tetapi saya hanya fokus pada tiga indikator paling penting, yakni pertama, anggaran publik yang diarahkan pada kebijakan yang pro growth, pro-poor, dan infrastruktur. Kedua, pengembangan pasar tenaga kerja. Ketiga, investasi dalam jumlah besar dan infrastruktur," ujarnya.
Adapun laporan survei ekonominya sendiri merupakan laporan kedua yang disusun OECD untuk Indonesia, sejak laporan survei ekonomi pertama pada tahun 2008.
Laporan survei kali ini mengungkapkan empat isu pokok yang dihadapi Indonesia, yakni pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, subsidi energi. Ketiga, infrastruktur. Keempat, kebijakan sosial.
Rencananya, survei dan review ini akan dilanjutkan setiap dua tahun sekali.

SUMBER : http://nasional.kompas.com/read/2010/11/01/10475055/Indonesia.OECD.Tuntaskan.Survei.Ekonomi

Usaha Pencucian Jins Sepakat Bangun IPAL

Nama :Susi Susilowati
NPM :26210760
Kelas:2EB20

Para pelaku usaha laundry and dry cleaning atau pencucian dan pencelupan jins di Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menyatakan kesanggupannya untuk direlokasi tahun 2010.
Mereka juga bersedia membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di sekitar kawasan industri tersebut, menutup sumur tanah, dan tidak menggunakan air tanah untuk kebutuhan industri dan bersedia relokasi ke tempat yang ditetapkan pemerintah provinsi (Pemprov) DKi Jakarta.
Pernyataan sepakat itu terungkap dalam sosialisasi rencana relokasi industri pencucian dan pencelupan jins antara Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan 48 pengusaha pencucian dan pencelupan jis Sukabumi Selatan, Rabu (3/9), di Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan,Jakarta Barat. Sosialisasi itu dipimpin langsung oleh Walikota Jakarta Barat Djoko Ramadhan.
Selain membangun IPAL, para pengusaha juga menyatakan bersedia membuat treatmen untuk mengurangi limbah cair dari zat-zat kimia yang digunakan saat pencucian dan pencelupan jins. Demikian dengan treatmen untuk mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran kayu dan batu bakar.
"Kondisi di lokasi usaha itu memang tidak kondusif lagi untuk usaha laundry ini. Tetapi tidak mungkin kita menutup usaha tersebut pada saat ini juga. Relokasi baru akan berlangsung tahun 2010," kata Djoko.
Kendati bersedia membangun IPAL, para pengusaha ini meminta keringanan biaya membangun IPAL. Alasannya, saat ini kondisi usaha laundry tersebut sedang terpuruk akibat daya beli masyarakat yang menurun dan biaya untuk bahan bakar yang melonjak.
November
Djoko menjelaskan, kesepakatan ini dibuat untuk menjawab protes masyarakat terhadap kegiatan pengusaha laundry. Dia mengancam akan menutup usaha laundry yang tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat itu.
"Saya memberi waktu hingga November, kalau perintah mengatasi limbah tidak juga diindahkan saya akan tutup usahanya," tegas Djoko.
Menurut walikota, Pemkot tidak mau mengambil tindakan sepihak dengan cara menutup begitu saja usaha yang sudah ada sejak puluhan tahun itu. Pertimbangan segala aspek seperti ekonomi, dan sosial sudah dipilih untuk mengatasinya.
Upaya relokasi, kata Djoko, saat ini sedang dibahas dan dipastikan terealisasi tahun 2010.
Sementara untuk jangka pendek kebijakan yang diambil sudah cukup tepat, kata Djoko, adalah mengatasi kekurangan air bersih, pencemaran limbah, dan polusi udara.


SUMBER : http://nasional.kompas.com/read/2008/09/03/19493856/usaha.pencucian.jins.sepakat.bangun.ipal

Citra Polisi Bisa Diperbaiki dengan Transparansi

Nama : Susi Susilowati
NPM :26210760
Kelas:2EB20

Citra polisi yang babak belur harus diperbaiki dengan mengedepankan transparansi di berbagai bidang. Hal itu diungkapkan kriminolog UI Andrianus Meliala dalam diskusi panel Evaluasi Reformasi Polri yang digelar Alumni PTIK dan harian Kompas di Hotel Sultan, Sabtu (2/8).

Menurut Andrianus, untuk menciptakan mutu tata kelola yang baik Polri harus memiliki good governance, yakni transparansi partisipasi akuntabilitas, antidiskriminasi, antikorupsi dan sensitif gender, efisiensi, efektivitas, demokratis, penghargaan HAM, dan taat hukum.

"Tanpa ukuran keberhasilan pencapaian Polri mengklaim telah tuntas terkait aspek struktural dan instrumental dalam reformasi Polri," kata Andrianus. Ia juga mengatakan, Polri harus lebih partisipatif dalam pengukuran dan keberhasilan kinerja.

Citra polisi dinilai kurang baik karena banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kekesalan kritik dan protes terhadap perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu penilaian publik atas kinerja polisi, kata Andrianus, disampaikan organisasi Transparansi Internasional Indonesia pada Desember 2007 yang menyatakan bahwa polisi menduduki peringkat tertinggi institusi paling korup dengan skor 4,2 yang dikemudian disusul pengadilan dan parlemen.

Beberapa kasus, kata Andrianus, juga mencoreng wajah polisi dari kasus besar hingga kecil-kecilan seperti razia dan tilang maupun percaloan dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. "Polisi juga harus bersikap transparan dalam penggunaan tindakan tegas dan upaya hukum represif. Juga dalam pengembangan metode penindakan terhadap anggota yang bersalah," kata Andrianus.

Sementara itu, Hendardi, Direktur Eksekutif PBHI, mengatakan, meskipun sudah mencapai beberapa prestasi, Polri tetap dituntut terus memperbaiki kinerjanya dan merawat prestasinya. Beberapa tantangan Polri yang harus diselesaikan adalah peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kesejahateraan personel, perubahan radikal kultur militer ke kultur sipil dan transparansi dalam tata kelola pelayanan, perencananaan dan akses kontrol publik.

"Dengan menjawab tantangan ini, Polri akan mampu menghimpun apresiasi publik, baik di permukaan maupun apresiasi otentik, dari publik karena kehadiran Polri telah sesuai dengan harapan publik," kata Hendardi.

Irjen Pol Andi Miyat, staf ahli Kapolri bidang sosial ekonomi, mengatakan, polisi harus tahu betul arah yang jelas dari reformasi agar dapat menentukan track yang jelas dan menentukan perbaikan ke depan. "Kerja polisi selama ini yang paling dekat dengan logam (uang), seharusnya Polri dapat menjaga integritasnya untuk menentukan track yang jelas," kata Andi.

SEMBER : http://nasional.kompas.com/read/2008/08/02/13054723/citra.polisi.bisa.diperbaiki.dengan.transparansi

Perawatan Rumah Susun Jadi Masalah Tersendiri

Nama :Susi Susilowati
NPM : 26210760
Kelas: 2EB20

Permasalahan rumah susun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah baik sewa maupun milik, tidak hanya berhenti pada awal pembangunan, tetapi juga menyangkut perawatannya. Salah satu contohnya, rumah susun yang dibangun Perumnas kini menjadi kumuh karena kurang dirawat.
"Niat awalnya kita mau memindahkan mereka yang tinggal diperkampungan ke rusun, sekarang malah rusunnya jadi kumuh," kata General Manager Rumah Susun Perum Perumnas Nurahma Tresani yang menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Panel bertajuk "Pengelolaan Rumah Susun/Apartement untuk Masyarakat Menengah ke Bawah" di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Minggu, (16/2).
Hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yakni Dewan Pimpinan Real Estate Indonesia Ferdinand Budi Poerwoko, Dosen Hukum Tarumanagara Haryadi Jahya, Dosen Hukum Andalas Hermayulis, dan Ketua Bappeda Kabupaten Tanggerang Dadang Durachman.
Penyebab tidak terawatnya rumah susun tersebut, menurut Nurahma karena para penghuni rusun yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah tidak punya uang untuk membayar biaya perawatan. Selaman ini, Perumnas sering menanggung biaya perawatan tersebut, maka tidak heran kalau Perumnas selalu mengalami kerugian besar. Selain karena kurangnya biaya perawatan, penyebab kekumuhan rusun adalah kebiasaan para penghuninya.
"Kebanyakan para penghuni adalah mereka yang berasal dari bantaran sungai, eks kebakaran, dan penggusuran, mereka masih membawa kebiasaan dari tempat mereka dulu ke rusun. Mereka juga sering mengajak keluarga besar mereka untuk tinggal bersama," tutur Nurahma.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Bappeda Kabupaten Tanggerang Dadang Durachman. "Awalnya rumah susun bertype 21 dihuni dua orang, tapi kemudian setelah punya anak, rumah tersebut jadi sesak, belum lagi kalau mereka mengajak saudara-saudaranya yang lain," ujar Dadang.
Melihat hal ini, lanjut Dadang, Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini sedang merevitalisasi beberapa rumah susun yang ada. Karena itu, Dadang berharap Menteri Perumahan Rakyat dapat mengeluarkan peraturan tentang Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).
"Jadi masalah perawatan rumah susun diserahkan kepada PRRS, sedangkan pemerintah nantinya hanya menjadi pengawas. Karena itu para penghuni juga harus diberi pembinaan," katanya.
Menurut pengalaman Dadang dalam pembangunan dan pengelolaan rumah susun harus memperhatikan beberapa aspek tidak hanya memperhatikan aspek pendanaan tapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya.

SUMBER : http://nasional.kompas.com/read/2008/02/16/17561261/perawatan.rumah.susun.jadi.masalah.tersendiri

Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia Perlu Reformasi Hukum

Nama : Susi Susilowati
NPM : 26210760
Kelas: 2EB20

Indonesia perlu bekerja keras untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 7 persen pada 2014. Direktur Economist Corporate Network Ross O'Brien menyatakan, target ini bisa dicapai apabila Pemerintah Indonesia melakukan reformasi dan restrukturisasi di bidang perbaikan institusi dan lingkungan hukum guna menggalakkan investasi di sektor infrastruktur publik.
Demikian disampaikan O'Brien di sela-sela jumpa pers di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (24/3/2010).
"Meski Indonesia kini melangkah dengan pasti, ada banyak aspek dari perkembangan Indonesia yang membutuhkan reformasi dan restrukturisasi yang sungguh-sungguh," ujarnya.
O'Brien memperkirakan, produk domestik bruto (GDP) Indonesia bakal tumbuh 5,6 persen pada tahun ini, menyusul pulihnya ekonomi negara-negara Asia lainnya. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan asumsi pemerintah yang hanya mematok pertumbuhan PDB dalam RAPBN Perubahan 2010 sebesar 5,5 persen.
"Economist Intelligence Unit memprediksi bahwa PDB Indonesia akan tumbuh 5,6 persen tahun ini," kata O'Brien. Adapun untuk 2011, diperkirakan PDB bakal tumbuh mencapai 5,9 persen.
Lebih jauh, O'Brien memaparkan bahwa pada 25 Maret 2010, pihaknya bakal menggelar forum yang mempertemukan lebih dari 100 pemimpin bisnis dan pejabat pemerintahan untuk melakukan diskusi secara terbuka. Acara yang bernama Indonesia Summit itu akan dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, dan pelaku industri.

SUMBER : http://nasional.kompas.com/read/2010/03/24/11033886/function.simplexml-load-file